Mojokerto, Pointernews.id | 3 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 pada Jumat (2/5) pagi. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Graha Majatama (GMT) dan menjadi langkah awal dalam merumuskan arah serta prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto lima tahun mendatang.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Gus Barra menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pembangunan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen memperkuat pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” ujarnya.
Gus Barra, yang didampingi Wakil Bupati M. Rizal Octavian, juga memaparkan implementasi dari Catur Abhipraya Mubarok, yaitu empat misi strategis kepemimpinannya. Salah satunya adalah program “Peduli Guru Santri”, sebagai bagian dari misi mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, dan berkarakter. Program ini akan menyediakan tunjangan khusus bagi guru-guru santri yang selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah.
“Program ini akan mulai diluncurkan dalam pelaksanaan 100 hari kerja bupati dan wakil bupati,” tambah Gus Barra.
Musrenbang juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, sebagai pembicara. Ia memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk pengembangan pariwisata berbasis budaya Majapahit. Menurutnya, penguatan destinasi wisata harus ditunjang oleh fasilitas memadai, aktivitas wisata yang menarik, dan branding yang kuat.
“Pengembangan destinasi wisata berkarakter budaya Majapahit harus didukung dengan fasilitas penunjang, peningkatan aktivitas wisata, serta penguatan branding dan kemitraan,” tegas Ayni.
Kegiatan Musrenbang RPJMD 2025–2029 ini diikuti oleh sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, seperti pimpinan perangkat daerah, Forkopimda, perguruan tinggi, masyarakat, tokoh agama, hingga LSM. Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menyebutkan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder ini penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Red (srh).
