Batu Malang, Pointernews.net | 21 November 2025 — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto menggelar Workshop bertema “Sinergi Pemerintah dan LSM dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Responsif” sebagai bagian dari Program Kerja Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan implementasi Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, serta Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
Workshop berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2025, bertempat di Hotel Royal Orchid Garden, Kota Batu, Malang, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai. Kegiatan dihadiri oleh 50 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari berbagai sektor di Kabupaten Mojokerto yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian acara.
Kolaborasi Pemerintah dan LSM untuk Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Eddy Taufiq, S.STP., M.KP., Pembina Utama Muda IV.c, memimpin sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan LSM demi meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan koordinasi yang lebih efektif terkait pengelolaan organisasi kemasyarakatan.
“LSM dan Ormas adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang inklusif dan responsif. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan tata kelola Ormas yang lebih transparan dan berkualitas,”
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen LSM, salah satunya Ketua LSM, Abah Mahfud Machroji, yang turut berperan sebagai penghubung antara komunitas akar rumput dan pemerintah.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan kesempatan untuk berdialog secara terbuka melalui sesi diskusi, penyampaian aspirasi, serta tanya jawab bersama para narasumber. Berbagai isu strategis seputar tata kelola Ormas, mekanisme pendaftaran, pemberdayaan, hingga penanganan sengketa dan pengawasan Ormas serta Ormas Asing menjadi topik penting yang dibahas.
Para peserta juga memberikan beragam masukan konstruktif mengenai dinamika organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mojokerto sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Workshop berjalan tertib dan penuh tanggung jawab. Di akhir kegiatan, sejumlah rekomendasi penting disepakati untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan LSM. Seluruh pihak berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan ekosistem Ormas yang lebih profesional dan akuntabel.
Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Menuju Tata Kelola Ormas yang Transparan, Partisipatif, dan Berkualitas. Red (srh).
