Mojokerto, Pointernews.net | 25 Desember 2025 – Ratusan kepala desa beserta perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) memadati kawasan Alun-alun Mojokerto hingga depan Kantor Bupati Mojokerto, Rabu (24/12/2025). Aksi massa tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai semakin menyulitkan pemenuhan hak-hak aparatur pemerintahan desa.
Dalam aksi tersebut, Ketua Umum PPDI, Sunardi, S.H., menyerukan kepada seluruh unsur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pengurus RT dan RW, untuk bersatu menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Pendopo Kabupaten Mojokerto.
Menurut Sunardi, regulasi dan kebijakan pengelolaan ADD saat ini dinilai tidak berpihak kepada aparatur desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya hak-hak perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam orasi yang disampaikan di depan gerbang Kantor Bupati Mojokerto, Sunardi menegaskan tiga tuntutan utama yang menjadi dasar aksi massa PPDI, yakni menolak adanya pemotongan gaji atau penghasilan tetap perangkat desa, menuntut realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp600 juta per desa, serta menuntut kebijakan yang lebih manusiawi dan adil bagi aparatur pemerintahan desa.
“Kami datang ke sini bukan untuk membuat kekacauan, tetapi untuk memperjuangkan hak kepala desa, perangkat desa, BPD, hingga RT dan RW yang selama ini kesulitan dalam mengaplikasikan hak-haknya akibat regulasi yang memberatkan,” tegas Sunardi saat berorasi di atas mobil komando.
Pantauan di lapangan menunjukkan situasi sempat memanas ketika massa aksi mencoba mendekat ke gerbang utama Kantor Bupati Mojokerto.
Aksi dorong-mendorong antara peserta aksi dan aparat penegak hukum (APH) tidak terhindarkan selama beberapa menit. Namun, ketegangan tersebut berhasil diredam setelah koordinator lapangan menenangkan massa.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan penyampaian orasi secara damai dan tertib. Aparat kepolisian dan Satpol PP tetap berjaga ketat untuk memastikan keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan Alun-alun Mojokerto.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa PPDI telah diterima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk melakukan audiensi.
Aksi unjuk rasa pun berakhir dengan tertib dan kondusif setelah aspirasi tertulis diserahkan kepada pemerintah daerah. Red (srh).
