Sidoarjo, Pointernews.id | 14 April 2025 – Puluhan bangunan liar (bangli) yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, akhirnya dibongkar oleh petugas gabungan pada Senin pagi (14/04/2025). Penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di sempadan Sungai Afvour Bono dan dianggap memperparah banjir yang kerap melanda kawasan Waru dan Gedangan saat musim hujan tiba.
Kegiatan pembongkaran ini tidak berjalan mulus. Warga pemilik bangli melakukan aksi protes keras, bahkan puluhan di antaranya melakukan aksi membakar ban di tengah jalan raya sebagai bentuk perlawanan, sehingga sempat menyebabkan kemacetan panjang. Mereka juga membentangkan spanduk penolakan bertuliskan “Kami Menolak Penggusuran, Tolong Pikirkanlah Nasib Anak dan Istri Kami.”
Para pedagang berharap pemerintah tidak semena-mena dalam melakukan penggusuran. Mereka meminta adanya pengayoman, perlindungan, serta solusi yang adil berupa tempat relokasi yang layak atau ganti rugi atas bangunan yang dibongkar.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, turun langsung ke lokasi dan melakukan dialog dengan para warga. Ia menyampaikan bahwa pembongkaran dilakukan untuk mendukung upaya normalisasi Sungai Afvour Bono yang bertujuan mengatasi banjir di wilayah tersebut.
“Kami memahami keresahan panjenengan semua. Tapi ini demi penataan kota dan mengatasi banjir yang terus terjadi setiap musim hujan. Kami tidak ingin ada korban dan kerugian lebih besar. Kami mohon diberi kesempatan untuk menata Sidoarjo lebih baik,” ujar Wabup Mimik.
Wabup juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap nasib para PKL. Ia menjanjikan akan mencarikan solusi yang manusiawi, salah satunya melalui relokasi ke lahan yang lebih layak.
“Ini bukan akhir, kami punya rencana relokasi ke halaman pusat perbelanjaan di utara Afvour Bono, tepatnya di area Lotte Mart. Saya akan berbicara dengan pihak manajemen agar para pelaku UMKM bisa berjualan di sana,” tambahnya.
Tak hanya itu, Mimik juga menyampaikan adanya program prioritas “Bedah Warung” yang dapat dimanfaatkan para PKL agar memiliki tempat usaha yang lebih layak dan manusiawi. “Warung-warung di sini berdiri di sempadan sungai, dan ini jelas mengganggu upaya penanggulangan banjir. Tapi kami tidak menutup mata—kami akan bantu semampu kami,” tegasnya.
Aksi protes akhirnya mereda setelah perundingan dilakukan antara warga dan pihak pemerintah. Beberapa pemilik lapak bersedia membongkar sendiri warungnya untuk memberi akses alat berat masuk ke lokasi normalisasi sungai.
Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo telah melayangkan tiga kali surat pemberitahuan penertiban kepada para pedagang. Meski telah menempati lokasi tersebut selama puluhan tahun, pemerintah berharap para PKL dapat memahami situasi dan mendukung program penataan kota.
“Kami akan fasilitasi dialog, monggo panjenengan sampaikan unek-uneknya, kita cari jalan tengahnya. Ini misi saya dan Pak Bupati, ingin UMKM di Sidoarjo tumbuh, tapi juga lingkungan harus kita jaga,” pungkas Wabup Mimik.
“Warung-warung di sini memang sudah lama, ada yang bahkan lebih dari 30 tahun berdiri. Tapi kami tetap meminta agar para PKL bisa tertib dan ikut mendukung penataan kota,” tutup Hj. Mimik.
Meski menuai protes, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa penertiban ini penting sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam mengatasi persoalan banjir di wilayah Pepelegi dan sekitarnya. Red (adm/ynr).
