Mojokerto, Pointernews.net | 1 Desember 2025 — Sesaat setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 disetujui oleh DPRD Kabupaten Mojokerto, digelar sebuah pertemuan strategis yang membahas percepatan pembangunan pusat pemerintahan baru. Dalam kesempatan tersebut, KH Asep menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan merupakan salah satu prioritas penting yang harus segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. pada tanggal 29 November 2025
Dalam penjelasannya, KH Asep menyampaikan bahwa keberadaan pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi adalah kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Mojokerto. Ia optimistis proyek tersebut dapat berjalan cepat dan tepat waktu.
“Pada tahun 2027 pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto sudah selesai dan bisa ditempati,” ungkapnya.
Menurut KH Asep, pemindahan pusat pemerintahan bukan sekadar relokasi fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, maju, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Kabupaten Mojokerto harus mampu tampil sebagai daerah percontohan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus menjadi pusat percontohan bagi daerah lain di Indonesia, bahkan dunia,” tegasnya.
KH Asep menilai bahwa potensi Mojokerto sangat besar dan perlu ditopang oleh sistem pemerintahan yang kuat, transparan, inovatif, serta didukung aparatur yang memiliki kompetensi tinggi. Karena itu, ia memastikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto, Gus Barra, berjalan dengan prinsip integritas tinggi.
“Di pemerintahan Gus Barra tidak ada jual beli jabatan. Semua posisi harus diisi oleh orang yang benar-benar berkompeten,” tegasnya.
Untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan optimal, KH Asep juga menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menerangkan bahwa setiap kepala OPD wajib menjalani evaluasi kinerja setiap tiga bulan.
Evaluasi berkala tersebut, kata KH Asep, dilakukan untuk memastikan seluruh OPD bekerja sesuai target, menjaga integritas, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.
Pertemuan ini menjadi momentum penting yang menandai langkah awal realisasi pembangunan pusat pemerintahan baru Kabupaten Mojokerto menuju era pelayanan publik yang lebih maju dan profesional. Red (srh).
