Sidoarjo, Pointernews.id | 3 Juli 2025 – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Adam Rusyidi, M.Pd. menggelar kegiatan reses dan serap aspirasi bersama warga Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (03/07/2025). Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka antara wakil rakyat dengan konstituen untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah Sidoarjo.
Dalam pertemuan tersebut, Adam Rusyidi menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi antarpemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah pusat.
“Untuk menyelesaikan banjir tentu belum bisa instan, ini butuh proses dan sinergi semua pihak. Kami akan terus bahas ini dalam forum-forum bersama Pemprov dan pusat,” ujar Adam di hadapan warga.
Adam menjelaskan bahwa banjir di Sidoarjo tidak bisa diselesaikan dengan satu formula yang sama, karena kondisi geografis dan penyebab banjir di setiap wilayah berbeda-beda. Ia menyebutkan beberapa contoh:
Wilayah Waru kerap dilanda banjir karena berhimpitan dengan sungai dan mengalami pendangkalan. Kawasan Tanggulangin terletak di cekungan tanah rendah, sehingga mudah tergenang saat musim hujan.
“Tentu pendekatannya harus berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan solusi antara daerah satu dengan lainnya,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Dalam berbagai forum resmi bersama Pemprov Jawa Timur, Komisi C DPRD telah menjadikan banjir Sidoarjo sebagai prioritas pembahasan. Termasuk dalam diskusi mengenai Grand Design Penanganan Banjir Jawa Timur, Adam memastikan bahwa banjir di Sidoarjo ikut diintegrasikan ke dalam rencana besar provinsi agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebijakan yang tumpang tindih.
“Kemarin saat pembahasan master plan banjir di Jawa Timur, kami minta agar rencana penanganan di Sidoarjo disambungkan. Jangan sampai anggaran habis tapi hasilnya tidak maksimal,” terangnya.
Dalam perkembangan terkini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah merancang alokasi anggaran sebesar Rp385 miliar untuk penanganan banjir di Sidoarjo. Namun hingga saat ini, menurut Adam, anggaran tersebut belum disahkan secara resmi.
Sebagai Ketua Komisi C sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam berkomitmen akan mengawal ketat realisasi bantuan ini agar benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak berhenti hanya sebagai rencana.
“Saya akan kawal penuh rencana besar ini. Banjir Sidoarjo harus ditangani secara tuntas dan maksimal,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Adam Rusyidi kembali menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai penyambung lidah masyarakat. Ia menyatakan bahwa persoalan banjir bukan hanya sekadar gangguan infrastruktur, melainkan juga persoalan hak dasar warga untuk hidup layak dan aman.
“Saya datang bukan untuk memberi janji, tetapi untuk membawa amanah. Suara warga akan saya sampaikan ke forum-forum kebijakan, karena di sanalah perubahan bisa dimulai,” ungkapnya penuh semangat.
Upaya ini sejalan dengan amanat dalam: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan penanggulangan bencana dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, yang mendorong kerja sama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyelesaikan persoalan lintas wilayah.
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029, yang mencakup isu ketahanan lingkungan dan penanganan banjir sebagai prioritas pembangunan wilayah.
Adam Rusyidi mengajak seluruh pihak—baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat—untuk bersama-sama menjaga semangat dan komitmen agar masalah banjir Sidoarjo tidak menjadi isu musiman yang berulang tanpa solusi.
“Insya Allah, dengan kolaborasi yang solid antara pemkab, provinsi, dan pusat, Sidoarjo bisa bebas dari banjir. Tidak instan, tapi pasti bisa asal kita kerja bersama,” pungkasnya. Red (sgn/ynr).
