Sidoarjo, Pointernews.id | 5 Juli 2025 — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 ditegaskan bukan sekadar dokumen formal perencanaan pembangunan, melainkan manifestasi dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta cerminan langsung dari aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Akhir RPJMD yang digelar di Kantor Bappeda Sidoarjo pada Sabtu (5/7/2025).
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tapi roh pemerintahan daerah dalam menjalankan kewajibannya. Sejauh mana dokumen ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, itulah ukuran keberhasilan kita,” ujar Suyarno dalam sambutannya.
Menurut legislator dari PDI Perjuangan ini, arah pembangunan Sidoarjo dalam lima tahun ke depan telah dirancang dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada tiga sasaran utama: pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar, itu jadi prioritas dalam RPJMD,” tegasnya.
Suyarno memberikan contoh nyata dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan masyarakat. Ia menyinggung perbaikan infrastruktur di wilayah Kebonjeruk yang sebelumnya rawan banjir. Setelah diperbaiki, tidak hanya banjir yang teratasi, namun nilai tanah di kawasan itu turut meningkat, mencerminkan dampak ekonomi dari pembangunan yang terencana.
“Dulu Kebonjeruk sering banjir, tapi setelah infrastrukturnya diperbaiki, bukan cuma banjir hilang, harga tanah juga naik. Itu bukti langsung manfaatnya,” jelasnya.
Dalam bidang pelayanan publik, Suyarno menyoroti pentingnya digitalisasi administrasi. Menurutnya, sistem pelayanan publik harus transparan dan efisien agar bisa menjadi jembatan kemudahan, bukan penghalang bagi warga.
“Di era digital ini, administrasi harus jadi jembatan, bukan penghalang. Semua kebijakan harus mengarah pada kesejahteraan, keadilan, dan kemudahan bagi rakyat,” tambahnya.
Lebih jauh, Suyarno menekankan bahwa RPJMD harus benar-benar menjadi manifestasi visi dan misi kepala daerah terpilih, serta tidak boleh menyimpang dari amanat rakyat. Ia berharap forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang aspiratif yang terbuka bagi semua elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan masukan konstruktif.
“RPJMD ini harus tumbuh dari masukan semua pihak, bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh warga Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.
Forum ini turut dihadiri oleh Ketua Pansus I RPJMD DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, Wakil Ketua Pansus I Moch. Dhamroni Chudlori, Kepala Bappeda Sidoarjo Heri Soesanto beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan media massa.
Heri Soesanto dalam forum tersebut menjelaskan bahwa masukan dari forum publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan akhir RPJMD sebelum ditetapkan secara resmi. Ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat agar dokumen perencanaan ini mampu menjawab kebutuhan nyata yang ada di lapangan.
Keberhasilan RPJMD Sidoarjo 2025–2029 diukur dari sejauh mana dokumen ini mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Forum ini diharapkan menjadi titik awal sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan semua stakeholder dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dengan semangat kolaboratif dan amanah rakyat sebagai fondasi, RPJMD ini diyakini tidak hanya akan menjadi pedoman kerja pemerintah, tetapi juga menjadi harapan dan semangat baru untuk masa depan Kabupaten Sidoarjo. Red (el/ynr).
