Mojokerto, Pointernews.net | 5 Maret 2026 – Dukungan terhadap rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari tokoh ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Asep Saifuddin Chalim, yang menyatakan dukungannya terhadap rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Mojokerto atau Kantor Bupati Mojokerto.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di aula serbaguna kawasan Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Dalam kesempatan itu, Ketua Gerakan Mojokerto Bersatu (GMB), Herianto, menyatakan komitmen organisasinya untuk mendukung sekaligus mengawal proses pemindahan ibukota Kabupaten Mojokerto yang saat ini masih dibahas di DPRD Kabupaten Mojokerto.
Menurut Herianto, GMB yang terdiri dari berbagai unsur organisasi masyarakat, LSM, tokoh adat, PPAD hingga insan media, siap memberikan dukungan penuh agar rencana strategis pemerintah daerah tersebut dapat terealisasi dengan baik.
“Kami dari GMB siap mendukung dan mengawal proses pemindahan Ibukota Kabupaten Mojokerto atau Kantor Bupati Mojokerto hingga benar-benar terwujud sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, rencana besar yang tengah digagas Pemerintah Kabupaten Mojokerto tersebut masih menghadapi sejumlah dinamika politik. Hingga kini, rencana pemindahan pusat pemerintahan dari wilayah kota menuju wilayah Mojosari masih menunggu hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto.
Di tengah pembahasan tersebut, beredar kabar bahwa dari sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto terdapat dua fraksi yang belum sepenuhnya menyatakan persetujuan terhadap rencana pemindahan Kantor Bupati, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto saat ini, Ayni Zuroh, yang berasal dari Fraksi PKB, juga dinilai memiliki pengaruh penting terhadap keputusan dalam rapat paripurna yang akan menentukan arah kebijakan tersebut.
Menanggapi dinamika yang terjadi, Kyai Asep menilai perbedaan pandangan yang muncul di DPRD merupakan hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan besar.
“Bukan menolak, tetapi diarahkan untuk melengkapi semua persyaratan yang ada agar ke depan tidak menimbulkan polemik terkait pemindahan ibukota Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.
Kyai Asep juga menegaskan bahwa berbagai hambatan yang muncul saat ini hanyalah bagian kecil dari proses menuju pembangunan daerah yang lebih baik. Sebagai tokoh yang dikenal luas di kalangan masyarakat hingga tingkat nasional, Kyai Asep memiliki pengaruh besar meskipun tidak menjabat sebagai pejabat negara.
Hal itu terlihat dari berbagai kunjungan tokoh nasional, termasuk presiden, wakil presiden, dan sejumlah menteri ke pesantren yang diasuhnya. Kyai Asep juga merupakan ayah dari Bupati Mojokerto saat ini, Muhammad Al Barra, yang akrab disapa Gus Barra.
Di akhir sambutannya, Kyai Asep mengajak seluruh pihak untuk mendoakan agar proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto dapat berjalan lancar dan membawa kemajuan bagi daerah.
“Mari kita berdoa bersama agar proses pemindahan Ibukota Kabupaten Mojokerto atau Kantor Bupati Mojokerto dapat segera terealisasi dengan baik sesuai harapan kita bersama,” pungkasnya. Red (srh).
